Subscribe Us

Pages

Tampilkan postingan dengan label Berita Pemerintah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita Pemerintah. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 13 Desember 2025

PEKERJAAN PAVING BLOK BANPROV DI KP KADU ONCOG DESA BABAKAN LOR MENUAI KRITIK AKTIVIS PANDEGLANG


PEKERJAAN PAVING BLOK BANPROV DI KP KADU ONCOG DESA BABAKAN LOR MENUAI KRITIK AKTIVIS PANDEGLANG 


garasipublik.com

Pembangunan Jalan poros desa di Kampung Kadu Oncog, Desa Babakan Lor, Kecamatan Cikedal, diduga dibangun asal jadi,pasalnya paving blok yang sudah retak dan rapuh pun terlihat dipasang saja oleh pekerja,

Dana pembangunan yang berasal dari bantuan anggaran provinsi (Banprov) sebesar Rp 30.500.000 juta tahun 2025 dengan volume pekerjaan 52x2 meter ini tengah menjadi sorotan karena diduga menggunakan material berkualitas rendah.


hasil investigasi tim media pada Sabtu (13/12/2025) ketika turun langsung ke lapangan menemukan fakta pemasangan material paving yang pecah dan keropos diduga dipaksakan dipasang oleh pekerja,,


Aktivis muda Pandeglang Hary Anggara mengatakan bahwa kalau kondisi material seperti itu tetap digunakan ini sangat memprihatinkan,sehingga dalam kondisi cuaca yang berpotensi curah hujan di sepanjang bulan Desember ini dapat mengikis material yang digunakan saat ini,dikarenakan material diduga rapuh dan tidak merata yang berpotensi Tidak mengunci satu sama lain nya karena banyak yang retak di pinggiran paving tersebut,terkesan hanya mengandalkan kuncian dari sirtu dan pasir yang mudah terbawa air saat hujan datang,,imbuhnya"


Nunung Saputra aktivis GEMPITA sangat menyayangkan pembanguan yang didanai BANPROV sebesar Rp 30.500.000 juta dengan volume pekerjaan 52x2 meter dibangun asal jadi,pasalnya pemerintah memberikan bantuan pembangunan itu untuk dinikmati oleh masyarakat dan agar tahan lama,jangan sampai sebulan atau dua bulan hancur lagi,


"jangan asal jadi saja harus diperhatikan standarisasinya, kualitasnya,kuantitasnya"


Kalau pekerjaan itu diduga dilaksanakan asal jadi maka kami sebagai lembaga kontrol sosial akan melakukan laporan pengaduan (lapdu) kepada pihak terkait agar dilakukan verifikasi guna mencegah penyalahgunaan anggaran negara "terangnya,,


Kepala desa Babakan lor saat dikunjungi tim media tidak dapat ditemui di kantor desanya,,(Aidy afrizal)

Jumat, 12 Desember 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DIMINTA TEGAS MENINDAK OKNUM YANG DIDUGA MELAKUKAN PEMOTONGAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS) MASYARAKAT Kabupaten pandeglang


garasipublik.com

‎Kementrian sosial RI yang diwakili oleh dirjen pemberdayaan kementrian sosial menghadiri acara pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Pusat melalui Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Pendopo Pandeglang, Kamis (11/12),dirjen pemberdayaan sosial Mira Riyati kurniasih dalam konferensi pers di pendopo Pandeglang beliau mengungkapkan rasa kecewa terhadap oknum yang melakukan pemotongan bantuan sosial (bansos),dan memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk mengecek dan memverifikasi ulang penerima bantuan sosial (BANSOS) serta menindak tegas oknum yang melakukan pemotongan bantuan sosial (BANSOS) tersebut,,

‎ " Sebelum dana bansos disalurkan kepada masyarakat, pemerintah daerah wajib melakukan verifikasi ulang ke lapangan,Itu menjadi tugas pemerintah daerah, Pada saat kita akan menetapkan sasaran bantuan, harus ada verifikasi dari pemerintah daerah karena yang lebih tahu, mana warganya yang layak, dan tidak layak menerima bantuan,kemudian dilakukan verifikasi ulang oleh Badan Pusat Statistik (BPS),serta menindak tegas bagi oknum yang melakukan pemotongan bantuan sosial (bansos).

‎Masih kata Mira " pendamping PKH juga mestinya mengecek terlebih dahulu ke lapangan apakah sesuai atau tidak Pada saat kita akan menetapkan sasaran,

‎Kemudian dilakukan verifikasi oleh pemerintah daerah yang nantinya data tersebut di serahkan kepada badan pusat statistik (BPS) untuk dilakukan perangkingan desil 1 sampai dengan 10,” lanjutnya,,

‎Sekda Pandeglang, Asep Rahmat mengimbau, masyarakat penerima dana bansos yang diduga dipotong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melaporkan kepada pemerintah daerah, bahkan penegak hukum. “Kalau ada pemotongan silahkan langsung laporkan saja, bila perlu langsung kepada aparat penegak hukum. Jika sudah kita proses dan terbukti ada pemotongan, tentunya ada sanksi,” tegasnya.

‎Kepala Dinas Sosial Pandeglang, Wawan Setiawan menuturkan, jika terjadi pemotongan dana bansos, masyarakat bisa melaporkan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. “Silahkan laporkan kepada kami, bila perlu langsung kepada aparat penegak hukum. Kalau sudah ada potensi pidana, itu aparat penegak hukum yang bergerak,” terangnya . ***(Red)

Senin, 01 Desember 2025

Aipda. S. EKA. B Bhabinkamtibmas Desa Cinoyong Ikut Gotong Royong Mengecor Jalan Akses Ke Jembatan Ciwangi Desa Cinoyong

Polri Untuk Masyarakat

Carita - garasipublik.com : Minggu, 30 November 2025.

Aipda. S. EKA. B ‎Bhabinkamtibmas Desa Cinoyong ikut Gotong Royong mengecor jalan akses ke jembatan Ciwangi Desa Cinoyong.

sebagai bagian dari tugas untuk membina masyarakat, menjaga keamanan, dan memantau pembangunan di desa, Kehadiran  Aipda. S. EKA. B bertujuan untuk mengawasi proses pembangunan dan memotivasi warga agar pekerjaan berjalan lancar dan berkualitas. 

‎Bhabinkamtibmas Aipda. S. EKA. B dalam kegiatan gotong royong tidak hanya hadir secara formal, tetapi juga ikut aktif dalam mengawasi jalannya proyek jembatan Ciwangi Cesa Cinoyong, 

‎Bhabinkamtibmas Aipda. S. EKA. B berperan memastikan dana bantuan (seperti Dana Provinsi atau Dana Desa) dikelola dengan baik dan transparan.

Kehadiran Bhabinkamtibmas Aipda. S. EKA. B memberikan semangat serta motivasi kepada warga yang sedang bekerja, sehingga pekerjaan terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai.

‎Partisipasi ini juga mempererat hubungan dan kekompakan antara aparat kepolisian dengan masyarakat, dengan ikut serta memantau, Bhabinkamtibmas Aipda. S. EKA. B membantu memastikan bahwa kualitas hasil pembangunan sesuai dengan standar yang diharapkan. 


Saat di wawancarai oleh media:

‎“Peran Bhabinkamtibmas dalam kegiatan ini sangat penting, yaitu sebagai pengawas independen sekaligus motivator gotong royong. Kami ingin memastikan dana bantuan provinsi ini terkelola dengan akuntabel dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat,” ujar Aipda. S. EKA. B" (Red).